Manifesto

Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) adalah wadah persatuan bagi segenap elemen bangsa yang berwatak kebangsaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sungguh-sungguh berkehendak memperbaiki kondisi bangsa sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI, Pancasila dan Preambule UUD 1945), dengan mengakhiri rezim yang korup dan mengkhianati cita-cita proklamasi, dan membentuk pemerintahan transisi yang akan bekerja dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, untuk mewujudkan:

Visi / Misi

•    Meletakkan dasar bagi upaya mewujudkan kedaulatan nasional yang berpijak dan disinari oleh nilai-nilai Pancasila
•    Kembali ke Khitah 1945 dengan membangun sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan cita-cita Proklamasi, Preambule UUD 1945, Pancasila yang bernafaskan anti-penjajahan dalam segala bentuknya.
•    Meletakkan dasar bagi terwujudkan demokrasi politik yang sejalan dengan Pancasila dan tata nilai serta tata hukum yang baik dan benar.


Program Pokok

1.    Mengembalikan tugas dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) sebagai lembaga tertinggi Negara pelaksana amanat rakyat, DPR, Lembaga Kepresidenan, MA dan BPK sesuai dengan UUD 1945 (asli).
2.    Meletakkan dasar bagi upaya menjalankan program nasionalisasi bidang ekonomi, politik dan kebudayaan berdasarkan UUD 1945 (asli), Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).\


Struktur Pemerintahan Transisi

Pemerintahan Transisi berbentuk presidium yang keanggotaannya bersifat inklusif, terbuka bagi semua kekuatan social politik, suku, agama, golongan, yang pewadahannya dan perluasan strukturnya akan dikoordinasikan oleh Presidium Nasional MKRI.


Kritria

•    Memiliki intergritas, kredibilitas, dan kapasitas untuk menjalankan kepemimpinan politik pada semua tingkatan
•    Memiliki kesungguhan hati (determinasi) dan kemauan berkorban yang kuat untuk berjuang bagi kepetingan bangsa dan kemanusiaan.
•    Menerima seluruh visi dan program pemerintahan transisi, dan berjanji untuk setia dan tidak berkhianat.